2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan. 2 Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan; 7 b. Dalam hal pengkajian dan penilaian sebagaimana dimaksud huruf a telah memenuhi prosedur pemilihan, LKPP menetapkan DANPERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berisi: 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama) 3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan kedua) 4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Perubahan keempat) 5. Sedangkan bentuk formulir penyampaian TKDN bagi penyedia jasa juga telah ditentukan dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana tertera pada Gambar 2, dimana formulir tersebut akan menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi harga penawaran dengan pemberian preferensi harga untuk barang atau produk material dan KEPALALEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait Agen Pengadaan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; b. mengenaipengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka ditetapkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Dịch Vụ Hỗ Trợ Vay Tiền Nhanh 1s.

perka lkpp tentang pengadaan barang dan jasa